RSS

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

01 Dec

Hari ini Kamis (1/12/2011) Transparency Internasional meluncurkan Survey Indeks persepsi Korupsi Indonesia, dan menempatkan Indonesia pada peringkat 100 dari 183 negara, bersama Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome-Principe, Suriname, dan Tanzania.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meluncurkan survey integritas sektor publik Indonesia yang menempatkan tiga kementerian yang dipimpin oleh menteri dari partai politik, yakni Kementerian Agama, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, layanan publiknya buruk.

Sebagian orang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya dan telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Sebagian lain menyatakan bahwa korupsi belum membudaya, walaupun harus diakui korupsi telah sangat meluas. Sejak lepasnya pemerintahan Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi belum juga tertangani dengan baik. Niat untuk memberantas korupsi cukup kuat. Berbagai peraturan dan reformasi perundang-undangan tentang korupsi dilahirkan, tapi tidak membawa hasil yang memadai. Bahkan banyak korupsi baru yang terungkap justeru terjadi setelah masa reformasi.

Suap menyuap sebagai sebuah kejahatan telah dikenal sejak adanya pemerintahan. Dalam cerita Al Qur’an tentang tingkah laku Fir’aun yang menindas rakyatnya dan mengumpulkan kekayaan yang berlimpah untuk kesenangannya adalah termasuk korupsi. Demikian juga Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa “dilaknat oleh Allah bagi pemberi suap dan penerima suap”. Jadi rupanya korupsi bukanlah fenomena baru dalam kehidupan dunia.

Sejumlah kasus korupsi seperti penyuapan oknum DPR Komisi XI dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur BI, korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit oleh mantan Menteri Sosial periode 2004-2009, keterlibatan Polisi dan Jaksa dalam pencucian uang (money laundry) dan penggelapan pajak, adalah contoh fakta hukum tahun-tahun sebelumnya yang baru terungkap saat ini.

Hal lain yang turut melanggengkan kekorupan di Indonesia adalah, politisasi berbagai kasus korupsi. Gejala ini terbentuk, karena lemahnya daya jangkau hukum terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat publik. Baik di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akhirnya, suatu tindakan korupsi hanya terungkap, bila ada riak-riak “politik sakit hati atau politik balas dendam”. Buktinya, berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat-pejabat, terpendam selama ini. Dan baru teruangkap setelah terjadi fluktuasi gesekan politik terkait berbagai persoalan di tanah air. Fakta ini menandakan, otoritas hukum di Indonesia masih tersubordinasi oleh grafitasi politik yang sedemikian kuatnya dan dasyhat.

Bagaimanapun juga kita harus mengapresiasi kinerja KPK yang masih dapat diandalakan untuk menjadi garda pemberantasan korupsi. Para calon-calon pimpinan KPK yang baru ini diwajibkan memiliki terobosan-terobosan dan keberanian untuk memberangus segala bentuk korupsi yang sudah mendarah daging dalam sistem pemerintahan kita.

 
Leave a comment

Posted by on 1 December 2011 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: