RSS

Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perceraian

 Setiap perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama yang biasa dikenal di masyarakat dengan sebutan pembagian gono gini. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang diperebutkan.

Misalnya X dan Y adalah suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya, Y sebagai istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut. Sehingga saat membagi harta gono-gini, Y merasa lebih berhak atas rumah tersebut.

Muncul pertanyaan apakah nanti harta tersebut akan dibagi rata antara X dan Y. Jika itu terjadi, Y akan merasa tidak adil, karena andilnya dalam harta tersebut lebih besar daripada suaminya.

Sampai saat ini mengenai pembagian harta memang tidak ada acuan bakunya. UU Perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara tegas. Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan bahwa harta bersama akan dibagi sama rata antar bekas suami dan bekas istri.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum dan berdasarkan kebiasaan dalam peradilan, pembagian harta bersama akan dilakukan secara “berimbang”.  Yang dimaksud berimbang disini belum tentu “sama rata”, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut.

Dalam Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sehingga menurut hemat kami, dengan dicantumkannya kata “…diatur menurut hukum masing-masing”, menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa.

Pembagian harta bersama menurut pasal tersebut diatas memang tidak mengatur mengenai berapa persentasi bagian masing-masing suami atau isteri namun, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama.

Adakalanya setengah besaran bagian suami atau isteri atas seluruh harta bersama tidak mutlak menjadi keharusan ,karena akan menciderai rasa keadilan dan kepatutan apabila suami yang tidak bekerja mendapat bagian dari seluruh harta bersama sementara harta bersama tersebut dihasilkan seluruhnya dari jerih payah dan keringat seorang isteri. Sehingga oleh karena itu besarnya bagian harta bersama kepada masing-masing suami atau isteri lagi-lagi didasari atas dasar kesepakatan dari masing-masing pasangan yang bercerai itu sendiri.

 sumber: http://lbhmawarsaron.or.id
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: